Politisi Demokrat: SBY Tidak Pantas Dibandingkan dengan Jokowi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menganggap tidak adil bila presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disamakan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu terkait pernyataan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan yang prihatin dengan sejumlah tindakan intoleransi di tanah air.

"Pak SBY dibandingkan dengan Jokowi. Bayangkan presiden dibandingkan gubernur yang baru saja menjabat. Yang bandingkan Jokowi dengan presiden, tidak pantas," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Palti sempat menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.

Menurut Nurhayati, toleransi di Indonesia paling indah sejak awal. Ia mencontohkan dengan terselenggaranya Miss World dengan baik. Di sisi lain gelaran MTQ (Musabakaqah Tilawatil Quran) juga berjalan dengan lancar.
"Coba MTQ di bawa ke negara lain? apakah bisa," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan permasalahan toleransi bukan hanya tugas Presiden SBY. Melainkan tugas pemuka agama juga menyebarkan pesan damai kepada umatnya.

"Kurang apa SBY? Di Kemenag ada semuanya, tidak hanya satu agama saja. Cek di tempat lain, maksud saya, kita ini sudah masuk ke komunitas global. Masalah toleransi itu paling indah di Indonesia," katanya.
Ia pun mempertanyakan perbandingan Presiden SBY dan Jokowi. Sebab, hal itu tidak pantas dibandingkan.
"Ketika dibandinkan dengan Jokowi, pasti bangsa Indonesia harus mempertanyakan itu. Kalau politis itu tidak harus dipertanyakan. Ini nggak fair," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Palti mengatakan sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya.

Contoh lainnya, kata dia, persoalan Gereja Katolik di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup.

Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Palti, kontras dengan sikap SBY. Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak.
Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut.